Sukses Bersama Klinik Pertanian Organik Kembang Langit, Kegiatan bersama bapak Dede Yusuf di Pangalengan-Bandung More »

Pimpinan KPO-KL Bpk. Rusli Gunawan SW, SH. (kiri) Bersama Bupati Garut Bpk. H. Rudi Gunawan, SH, MH dan Camat Leles Dra. Hj Rusmanah M.Si More »

Kegiatan bersama Menakertrans di Leles-Garut More »

Kegiatan bersama bapak Dede Yusuf di Pangalengan-Bandung More »

Jajaran Komisaris Direksi, Staff, dan Rekan PT.Kembang Langit More »

Hasil Penerapan Teknik KPO Kembang Langit Pada tanaman Padi di Aceh More »

Kegiatan Pelatihan More »

Hasil Penerapan Teknik KPO Kembang Langit Pada Cabe Keriting More »

Hasil Penerapan Teknik KPO Kembang Langit Pada Cabe Rawit More »

Hasil Penerapan Teknik KPO Kembang Langit Pada Pare/Paria More »

Hasil Penerapan Teknik KPO Kembang Langit Pada Cabe Keriting More »

Hasil Penerapan Teknik KPO Kembang Langit Pada tanaman Tomat di-Bandung More »

Hasil Penerapan Teknik KPO Kembang Langit Pada Cabe Keriting More »

Hasil Aplikasi Mengatasi lalat buah di tanah karo-SUMUT More »

Pengiriman Barang, Kegiatan Pelatihan More »

 

Tag Archives: pertanian

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 176 »

SUBSIDI PUPUK, BEGITU ” URGENT ” KAH ?

 

Pada pemaparan kali ini, kami bermaksud untuk mengulas perihal PUPUK BERSUBSIDI.  Sebelumnya kami menyadur  berita dari  “TEMPO”.

TEMPO.CO, Jakarta, 22 Mei 2012 – Anggota Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, Rosyid Hidayat, membenarkan penyelewengan dana bantuan langsung pupuk terjadi sejak 2010. Bantuan langsung pupuk tersebut diubah menjadi anggaran biodekomposer. “Perubahan itu tidak pernah dibahas dalam rapat kerja,” ujarnya kepada Tempo, Selasa 22 Mei 2012.
Dikatakannya, perubahan anggaran diketahui oleh pemimpin Komisi dan Menteri Pertanian, serta disetujui Badan Anggaran. Mengenai adanya dugaan suap kepada anggota Dewan, dia tidak mengetahuinya. Rosyid berharap anggaran biodekomposer dikembalikan sesuai dengan tujuannya, yaitu bantuan langsung pupuk.
“Ini kan masih tender, seharusnya dikembalikan sesuai mata anggarannya,” ujarnya. Adapun soal penyelewengan anggaran pada tahun anggaran 2010 dan 2011, dia menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidikinya. “Ini permainan kotor, biarkan diaudit oleh BPK.”
Sebelumnya, subsidi pupuk sebesar Rp 450 miliar diduga diselewengkan menjadi subsidi biodekomposer pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012. Subsidi ini dipecah menjadi subsidi biodekomposer padat Rp 300 miliar, biodekomposer cair Rp 100 miliar, dan pupuk organik Rp 50 miliar. Modus yang sama juga terjadi untuk tahun anggaran 2010 sebesar Rp 265 miliar dan Rp 500 miliar.
( Ini hanya berita,lho…yang sumber nya kami dapat dari Tempo, Selasa 22 Mei 2012.  Berita ini bukan  tulisan KTO.)
1
 Gambar 1. ( Hasil aplikasi PADA PADI DI PIDI, Aceh.   Tanaman padi ini,dikelola oleh Mitra kami,Bp. Murdani.   Usia tanaman 10 hst, kita bisa perhatikan ,rumah disebelah kanan lokasi percontohan kita jadikan sebagai “patokan”).  Penanaman pada tanggal 19 desember 2012, usia pindah tanam  18 HST).

Berikutnya, berita yang lain yang kami ambil dari beberapa sumber diantaranya adalah sbb :

Belum lama ini Kementerian Pertanian meminta penambahan jumlah anggaran subsidi pupuk tahun 2013 kepada Komisi IV DPR. Hal itu karena kuota anggaran subsidi pupuk tahun 2013 sebesar Rp 15,9 triliun  tidak memenuhi kebutuhan pupuk hingga akhir tahun.

2

Gambar 2. A. (Usia tanaman 42 hst.  Dalam aplikasi ini kami masih menggunakan pestisida kimia dan pupuk kimia dalam jumlah yang sangat minim.  Kedua lahan perbandinga ini menggunakan varietas yang sama, CIHERANG.   LOKASI penanaman di desa  NYONG KEC.BANDAR BARU KAB. PIDIE JAYA, ACEH .)

Menteri Pertanian Suswono menilai, anggaran tersebut dan Harga Eceran Tertinggi (HET) tahun 2012 hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk 7,06 juta ton dan hanya akan bertahan hingga Juli 2013. Sedangkan pupuk yang dibutuhkan tahun 2013  diperkirakan sekitar 9,1 juta ton. Biayanya sekitar Rp 15,9 triliun itu terdiri dari Rp 6,3 triliun untuk subsidi pupuk urea, Rp 8,9 triliun dan Rp 670 miliar untuk pupuk organik dan kurang bayar subsidi pupuk tahun  2010 Rp 84,2 miliar.

 

Gambar 2.B. ( Kalau mengamati pertanaman “  rumput tetangga’ lebih dulu membentuk bulir,karena memang usianya lebih dulu.  Kita lihat perkembangan berikutnya.)

Berita selanjutnya menyatakan :  “Akan tetapi Komisi IV DPR hingga kini belum bisa memenuhi permintaan Kementerian Pertanian agar menaikkan  anggaran subsidi pupuk tersebut dengan alasan , penyaluran pupuk subsidi tidak tepat sasaran dan masih banyak diselundupkan. Bahkan, anggaran subsidi pupuk untuk tahun 2012 dikurangi karena serapan tidak pernah maksimal dan banyak yang di salahgunakan.”

3

Gambar 3.A.( Teryata “rumput” tetangga yang awalnya pertumbuhannya pesat, mulai “kehabisan nafas”  dan mulai tersusul oleh tanaman padi Milik pak Murdani yang menggunakan tehnik pertanian berbasis organik ala KTO.  Pengambilan gambar dari Arah Barat ke Timur. )

Saat ini, anggaran subsidi pupuk adalah yang terbesar ketiga setelah bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Tahun  2012, pemerintah mengalokasikan subsidi pupuk sebesar Rp 16,9 triliun dalam APBN . Namun angka itu dikoreksi dalam APBN Perubahan 2012 menjadi Rp 13,9 triliun.

4

Gambar 3.B.( kalau pada gambar 3.A, pengambilan gambar dari barat ke timur, pada gambar 3. B ini, kami ambil gambar dari arah timur ke barat.  Sedangkan pembandingnya pada lahan di sebelah sisi yang lain.  Catatan,  Tanaman padi Bp. Murdani ini, diapit oleh tanaman pembanding disebalah kiri dan kanannya ( utara dan selatannya, tanaman padi milik petani lain.)

 
Masalahnya adalah kebocoran, potensi kebocoran terjadi di daerah yang menetapkan alokasi lebih besar dibandingkan kebutuhan. Kedua, daerah yang menetapkan alokasi melebihi ketentuan pemerintah. Ketiga, penyaluran di daerah-daerah dekat perkebunan. Dan keempat, di daerah sekitar pabrik pupuk.
5

Gambar 4.A. (Pengambilan gambar pada tanggal 16 Peb 13.  Lokasi masih sama dengan pengambilan gambar 1,2 dan 3, diatas.  Pada saat pengamatan tanaman ini berumur sekitar 2 bulanan. Perbandingan terus dilakukan, bisa kita amati pertumbuhan dan banyaknya bulir padi yang terbentuk.)

Memang  dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sangat diperlukan adanya dukungan penyediaan pupuk  Untuk membantu petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau, Pemerintah memandang perlu menyediakan subsidi pupuk. Dengan adanya keterbatasan Pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi  sebenarnya hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan  dan Perkebunan Rakyat.

6

Gambar 4.B. (Masih dari lokasi yang sama, dengan gambar 4.A.  Hanya pengambilan gambar  agak bergeser kearah depan/ ketimur dari gambar 4.A. untuk mengamati perbandingan dengan “rumput ” tetangga ,pada bagian yang lainnya.  Ternyata sama saja, Terlihat sangat kontras kondisi  pengisian bulir dengan mengamati merunduknya bulir antara pembanding dan tanaman Objek.)

   Sebelum “lanjut”,  kami ulas dulu ,apa sebenarnya yang disebut pupuk Subsidi tersebut.  Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat  bantuan dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah.  Sedangkan Pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program Pemerintah dan tidak mendapat subsidi.

7

Gambar 5.A. ( Pengamatan selanjutnya dilakukan  pada tanggal 2 Maret 13.  Lokasi pengambilan gambar masih sama dengan gambar yang lalu, posisi sama dengan gambar 4.A.  Bisa kita amati, kondisi tanaman  sebelah kanan, tehnik KTO yang “irit ” penggunaan pupuk Subsidi, sedangkan sebelah kiri  tehnik PEMBANDING yang mengandalkan  ” Subsidi”.)

Kami  mencoba menganalisis penyebab terjadinya ketimpangan pelaksanaan kebijakan pupuk yang komprehensif tersebut karena dugaan adanya peningkatan ekspor pupuk ilegal baik melalui produsen pupuk itu sendiri maupun melalui penyelundup seiring peningkatan margin antara harga pupuk   di pasar dunia dengan harga pupuk di pasar domestik,  yang lebih memprihatinkan lagi bahwa pupuk  yang diekspor secara ilegal tersebut adalah pupuk bersubsidi yang merupakan hak petani yang notabene merupakan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Eskpor pupuk bersubsidi banyak terjadi melalui pelabuhan-pelabuhan kecil milik individu terutama di daerah-daerah perbatasan dengan negara tetangga.
8

Gambar 5.B. ( Pengambilan gambar mundur sedikit dari gambar 5.A, “sekat pembatas” antara tanaman “Obyek” yang tidak terlalu berharap subsidi, sebelah kanan.  Bisa dibandingkan dengan tanaman sebelah kirinya, tanaman pembanding.  Kami berharap dengan tehnik pertanian organik ala KTO ini, bisa meningkatkan produksi padi varietas Ciherang ini dari yang biasa hanya sekitar 5 ton/ha, bisa menjadi 7.5 ton saja ( 50 %) , syukur-syukur bisa lebih. )

Menurut kami, Faktor  lain yang menyebabkan  pupuk  yang diberi subsidi  tidak efektif adalah di pasar domestik adalah adanya   perembesan pupuk dari pasar bersubsidi ke pasar non bersubsidi. Perembesan ini terjadi terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan perkebunan besar . Sejak ditetapkan kebijakan harga pupuk, telah menyebabkan pasar pupuk domestik bersifat dualistik, yaitu pasar bersubsidi dan pasar non-subsidi. Fenomena ini terjadi diduga akibat masih lemahnya penerapan sistem pengawasan pupuk yang telah dibentuk pemerintah. Langka pasok dan lonjak harga juga terjadi akibat perembesan pupuk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam pasar yang sama (pasar bersubsidi).

9

Gambar 5.C. ( Pengambilan gambar dari sudut lain, masih dilokasi Bp. Murdani , pembentukan bulir nya  ‘menggembirakan’.  Kami berkeyakinan dengan potensi dan kondisi tanaman yang demikian, produksi bisa meningkat.  Selain itu, kami mengupayakan Pengurangan penggunaan pupuk kimia ,misalnya urea yang biasanya 2.5 kwintal /ha sebesar 40 persen, jadi hanya dibutuhkan 1.5 kwintal saja per ha nya.  Bisa kita hitung berapa , ANGGARAN PUPUK  bersubsidi yang kita ‘PANGKAS’?

Berdasarkan data-data diatas, manurut KTO adalah  : Pemerintah tidak terlalu penting -penting amat untuk  mensubsidi pupuk untuk petani. Karena, lanjutnya, pensubsidian ini hanya akan memperkaya  segelintir orang  saja  dan ” oknum oknum ” yang mengurusi subsidi tersebut.   Harga pupuk bisa ditetapkan dengan harga  yang pantas saja, kami berkeyakinan petani akan sanggup membelinya,karena memang itu adalah kebutuhan utama  petani.

10

Gambar 5.D. ( Pengambilan gambar dari sisi Utara tanaman Obyek, tampak bulir juga selain ukurannya panjang-panjang sudah mulai “padat berisi”.  Sekarang kita menghitung seandainya peningkatan produksi 50 % ( 2,5 ton) saja dari kebiasaan, dengan harga gabah kita ambil Minimalnya Rp. 4000,- per kg nya, petani bisa mendapatkan kelebihan  Rp. 10.000.000,- dari pendapatan biasanya.)

Dengan tehnologi berbasis organik yang kami lakukan kami sebenarya  berkeinginan menekan penggunaan  pupuk sekitar 30-40 persen dan secara bertahap berkeinginan semakin mengurangi penggunaan pupuk kimia tersebut.   Sementara itu  kami berupaya untuk mendongkrak produktiftas sekitar 30-40 persen atau lebih.  Jadi  sebenarnya,walaupun misalnya kenaikan harga karena NON SUBSIDI , naik sekitar 50 %, kami yakin,kenaikan  harga pupuk tersebut tidak  sampai membuat petani “teriak-teriak”   :  “TURUNKAN HARGA PUPUK”  .  Paling-  paling yang akan berteriak kencang justru  , “oknum” yang mengaku ‘DEMI KEPENTINGAN PETANI’.

11

Gambar 5 .E. ( Masih dalam waktu dan lokasi yang sama dengan gambar 5 ini, pada sudut yang lain lagi, sementara ‘DAUN BENDERA’ masih hijau tidak terkena kresek daun, bulir terbentuk dengan  lebat dan sehatnya.  Selanjutnya kita hitung lagi,seandainya harga pupuk misalnya urea naik 50 % (karena subsidi di kurangi atau ditiadakan), dari Rp.1800/kg   menjadi Rp. 2700/kg nya,petani tetap untung koq…  dan juga Seandainya petani bisa meningkatkan produksi sambil mengurangi pupuk kimianya.  Kebutuhan pupuk (urea) standar yang dianjurkan  adalah sekitar 250 kg  per ha nya ( nilai ini variatif tentunya) .  Hitungan “kasarnya”bisa sbb:  Tehnik ala KTO, pengurangan pupuk urea, sehingga yang dibutuhkan hanya 150 kg saja x Rp.2700 ( harga walau tanpa/subsidi dikurangi) =  Rp.  405.000, sedangkan dengan pola lama yang lebih banyak pupuk walaupun pupuk disubsidi adalah, Rp.1800 x 25o kg = Rp. 450.000 ( eh malah lebih mahal yaaa !!!).  Selanjutnya kalau kita hitung total ‘KELEBIHAN’ produksi dari pola lama , taruhlah sekitar 2.5 ton…wah…wah… ternyata…Subsidi pupuk di”tarik” pun, tidak  berpengaruh…).

  Tinggal permasalahannya bagaimana kita bisa mengatasi kendala-kendala dilapangan agar masalah yang menyebabkan faktor pembatas seperti : KRESEK DAUN, HAMA SUNDEP, TIKUS,REBAH BATANG, BUSUK ‘LEHER’, BULIR TIDAK BERISI, bisa kita atasi, agar produksi meningkat sambil pupuk  subsidi dikurangi penggunaanya. Tanpa menghiraukan apalagi risau atau ‘galau’,  apakah ada subsidi pupuk atau tidak ada.  Oleh karena itu, menurut KTO, subsidi pupuk tidak terlalu “urgent”, yang terpenting adalah bagaimana pemahaman petani kita ubah dulu bahwa pupuk ( baik yang bersubsidi atau tidak bersubsidi ) penggunaanya harus tepat waktunya, istilah kami kapan saatnya “ngegas” dan kapan saatnya “ngerem”.  Itu dulu !!!  Jadi yang lebih urgent adalah pemahaman dan pembekalan  akan SDM nya dulu.
Dengan tehnologi pertanian yang tepat, petani tidak perlu khawatir walaupun pupuk tidak disubsidi, tetapi sebaliknya apabila tehnologinya “belum dapet”, jangan bermimpi pula , untuk ikut-ikutan “latah” mendukung paham bahwa  : “PUPUK BERSUBSIDI tidak begitu URGENT”.  Akibatnya bisa “maju kena mundur kena”.
Kembali , Kami mencoba  memberi percontohan sebagai  “teladan”  , PADA PADI di PIDI (e) Aceh ” ini, seandainya tehnik pengurangan penggunaan pupuk subsidi dilakukan oleh petani dari Aceh sampai Papua, kami yakin  salah satu problem  yang dihadapi  , perihal kekurangan anggaran pupuk ,tidak akan terjadi.  Selain itu kuota anggaran subsidi pupuk tahun 2013 sebesar Rp 15,9 triliun  “kayaknya” sudah cukup memenuhi kebutuhan pupuk hingga akhir tahun.  
Semoga  Langkah-langkah  yang KTO lakukan diberbagai daerah  untuk  meningkatkan produksi  dengan mengurangi penggunaan pupuk bersubsidi, bisa membantu pemerintah dalam   rangka mendukung ketahanan pangan nasional .  Sedangkan perihal  “kebocoran-kebocoran ” pupuk subsidi dan lain-lainnya, itu “urusan lain”.